Gereja Bethel Indonesia

Hentikan Kekerasan di Papua !

Perhatian: buka pada jendela baru. PDFCetakE-mail

Penilaian Pengguna: / 0
JelekBagus 

 

 

E56-PapuaPGIDamai itu dambaan semua insan manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali. Kondisi tersebut sepertinya saat ini sulit didapatkan di Papua. Pergolakan dan kekerasan masih saja terjadi di sana, dengan berbagai penyebab dan alasan. Situasi terkini yang terjadi yakni unjuk rasa Serikat Pekerja PT. Freeport, Timika, aksi damai Konggres Papua III di Abepura, Jayapura (16-19/10) lalu. PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) mengeluarkan pernyataan seputar kejadian tersebut di Jakarta (Senen, 7/11).


Pernyataan tersebut yaitu meminta semua pihak agar menghentikan kekerasan di Papua dan Papua Barat; meminta kepada Presiden SBY agar menghentikan seluruh operasi militer, termasuk menghentikan penyisiran dan penganiayaan terhadap warga Papua pasca peristiwa kekerasan pada Konggres Rakyat Papua III; meminta realisasi konkret perkataan Presiden SBY untuk melakukan pendekatan dengan hati dan komunikasi konstruktif untuk membangun Papua; segera dilakukan dialog Jakarta-Papua sebagai komitmen untuk menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua; mendesak Presiden agar Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) segera mungkin melaksanakan upaya-upaya strategis bagi penyelesaian masalah Papua secara damai. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pdt. Gomar Gultom (Sekum PGI) dan didampingi oleh Jerry S (Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI) dan Novel M (Kabiro Papua PGI).


Selain mengeluarkan pernyataan resmi, PGI juga mengirimkan sepucuk surat dengan nomor surat : 514/PGI-XV/2011, tanggal 17 Oktober 2011 kepada Presiden SBY yang berisikan 3 poin yakni meminta Presiden agar melakukan komunikasi yang konstruktif terhadap masyarakat Papua, khususnya gereja-gereja di Papua tentang kebijakan Pemerintah terhadap pembangunan di Papua dengan mengedepankan pendekatan sosial budaya dan kemanusiaan serta menghindari pendekatan keamanan; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan mengumkan hasilnya kepada publik; mengusut tuntas semua tindak kekerasan di Papua, khususnya yang dilakukan aparat keamanan dan mengumumkan hasilnya kepada publik.


Sebelumnya, dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-83, Solidaritas untuk Papua menggelar seminar yang berjudul “Pokok Pikiran dan Usul untuk Perdamaian dan Pemberdayaan Rakyat dan Tanah Papua dari Perspektif Peran Gereja dan Umat Kristiani”. Kegiatan ini diadakan oleh MUKI (Majelis Umat Kristiani Indonesia) dan Komite Solidaritas Papua dibawah pimpinan Drs. Petrus Raffasey Mike di Jakarta (Jumat, 28/10). Solidaritas untuk Papua juga mengirimkan surat kepada Presiden SBY yang berisi 9 (sembilan) pokok usulan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Propinsi Papua. Pokok usulan tersebut antara lain berkaitan dengan pendekatan dialog damai dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rasa keadilan, pengaturan regulasi Otsus (Otonomi Khusus) yang berpihak kepada masyarakat Papua. Hal penting lainya ialah usulan agar Pemerintah Pusat memberikan ruang dan kepercayaan kepada rohaniawan Kristen khususnya dan lintas agama yang Pancasilais untuk menjalankan tugas mediasi bagi upaya perdamaian,pemulihan dan pembangunan Papua.Acara ini dihadiri oleh mantan Pangdam Irian Jaya, May.Jend. TNI AD (Purn) Albert Inkiriwang dan May. Jend. TNI AD (Purn) Glenny. Albert mengisahkan, ketika ia menjabat di sana, suasana aman dan terkendali. Rumusnya sederhana katanya, gunakan pendekatan hati nurani dan jangan pakai senjata. [pram]

 

 

Add comment

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.


Security code
Refresh