Krisis Ideologi
Ditulis oleh prambudi Jumat, 21 Oktober 2011 00:00
Refleksi Sumpah Pemuda ke-83 diperingati secara sederhana namun bermakna oleh FKKJ di Graha Bethel, Jakarta (Kamis, 20/10).
Pdt. Gomar Gultom Sekum PGI menyuarakan keprihatinannya seputar kemiskinan di tanah air, sementara itu para elit politik sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. “Saat ini sedang terjadi krisis ideologi. Amandemen yang telah dikerjakan bertujuan “menggoyang” ideologi (Pancasila),” ujarnya.
Sumpah Pemuda berkaitan dengan sikap nasionalisme yaitu cinta tanah bangsa dan patriotisme (cinta tanah air). Hal itu merupakan pokok pikiran Imam Daruquthni (mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah). Kedua sikap tersebut menurutnya, mendorong terciptanya suatu pola pikir yang tidak membeda-bedakan suku dan ras.
Ia menyuarakan tentang perlunya “pemangkasan” UU (Undang-Undang) yang menghambat demokrasi dan kebebasan rakyat untuk menyuarakan demokrasi. “Banyak UU baru sekarang ini yang menyusahkan (rakyat) sehingga demokrasi bisa menjadi totaliter dan fasisme.
Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Uca hadir pada acara ini. “Sumpah Pemuda diawali oleh Konggres Pemuda I di tahun 1926. Situasi tersebut diikuti dengan pergerakan nasionalisme yang menguat, tanpa melihat suku dan agama,” ujarnya. Ia menambahkan, sejak itu kaum muda sudah menyuarakan problem orang tua dan anak-anak.
Uca prihatin dengan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Menurut pengamatannya, saat ini ada 207 kebijakan yang mengatasnamakan moral dan agama. Ia memberikan contoh, ada Perda yang melarang perempuan untuk keluar diatas jam 24:00.
Uca mengkritisi Perda No. 8 Tahun 2005 buatan Pemkot Tangerang yang memerintahkan Sat Pol PP untuk merazia perempuan yang diduga seperti pelacur. Aturan tersebut “memakan” korban yaitu L, seorang pelayan restoran di Cengkareng dan istri seorang guru di Tangerang. Ia ditangkap karena diduga pelacur. Suaminya seorang guru dan anaknya kini “dicap” masyarakat sebagai memiliki ibu seorang pelacur.
“Mereka sampai pindah rumah sebanyak 4 kali. Stigma tersebut belum hilang,” ujarnya prihatin. Penyebabnya, jam bubar restoran pukul 21.00 dan ia harus naik angkutan umum ke Tangerang. L tiba di Tangerang diatas jam 21.00 wib. Selain menyuarakan keprihatinan soal perempuan, Uca juga angkat suara soal maraknya kekerasan atas nama agama belakangan ini.
Suara keprihatinan berkaitan dengan “produksi” UU yang memicu munculnya masalah baru, diuarakan oleh Jack Ospara. Anggota DPR RI dari DPD ini menegaskan, dasar negara ialah Pancasila. Hal itu termuat di preambule (pembukaan) UUD 1945 dan tidak ada konsep lain.
Ia prihatin dengan jawaban seorang Menteri soal GKI Yasmin, Bogor yang menemui halangan untuk beribadah, dari pejabat tinggi di wilayah tersebut meskipun sudah ada Keputusan MA yang memenangkan GKI Yasmin. Menteri tersebut dengan”enteng” menjawab kebijakan pejabat Walikota / Bupati bukan menjadi tanggung jawab saya. Hendrik dari PGI bertindak sebagai moderator.
Kondisi diatas sebenarnya dipicu oleh sistem otonomi daerah, sehingga pejabat setempat merasa memiliki wewenang penuh untuk mengatur wilayahnya. Sementara itu, pejabat di pusat tidak mau pusing dengan urusan di daerah. Akibatnya, tentu saja rakyat menjadi korban. Sepertinya, agenda reformasi belum sepenuhnya tercapai atau bahkan menyimpang dari tujuan dasar semula yaitu mengusung demokrasi. [pram]